Penggunaan nilai ujian nasional (UN) siswa SMA/MA/SMK sebagai salah satu alat seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tinggal finalisasi. Sesuai rencana, Januari 2009 mendatang, kalangan rektor perguruan tinggi se-Indonesia akan menggelar rapat besar untuk membuat aturan mainnya.
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti Depdiknas Mochmamad Munir kemarin mengungkapkan, Januari harus sudah ada pembahasan teknis pelaksanaan. Para rektor dan stafnya akan diundang untuk menentukan format yang ideal. Sehingga, sebelum berlangsungnya UN April-Mei 2009, petunjuk teknisnya sudah ada.
Dikti akan menyelesaikan juknisnya lebih awal. Salah satunya karena menyangkut keikutsertaan PTN dalam kepanitiaan pelaksanaan UN. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan UN hanya ditangani diknas provinsi, diknas kota/kabupaten, dan BSNP provinsi. "Staf-staf dan dosen PTN nantinya akan masuk ke teknis UN. Ini kami mulai lakukan 2009 mendatang," kata guru besar pertanian Universitas Brawijaya ini.
Wacana yang berkembang, lanjut Munir, keikutsertaan PTN dalam teknis pelaksanaan UN SMA/MA/SMK bakal menghilangkan mekanisme tes masuk semacam UMPTN (ujian masuk perguruan tinggi negeri) atau SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri). Tes SNMPTN bakal diwakili tes UN. Sehingga, siapa yang nilai UN-nya melebihi ketentuan bisa lolos dan meneruskan sekolahnya ke jenjang perguruan tinggi (negeri).
Terkait fakultas mana yang akan dipilih sang calon mahasiswa, itu soal lain. Pihak fakultas mempunyai mekanisme tersendiri untuk menyeleksi mahasiswa yang bakal masuk fakultas tertentu. Tes yang diikuti calon mahasiswa ini bukan lagi tes bersifat umum atau semacam tes potensi akademik (TPA), melainkan tes yang sudah spesifik, semacam tes skolastik (logika). "Arahnya, fakultas nanti yang akan memberikan standar dan materi tes untuk mahasiswa yang hendak masuk fakultasnya. Jelas, tes untuk masuk fakultas kedokteran berbeda materi dan bobotnya dengan tes masuk fakultas hukum," terang dia.
Sementara itu, kalangan PTN di Kota Malang belum banyak memberikan tanggapan terkait penggunaan nilai UN untuk masuk PTN. Pembantu Rektor (PR) I Universitas Brawijaya Bambang Suharto mengungkapkan, nanti akan ada rapat khusus yang melibatkan rektor dan menteri. "Ya memang sebelumnya ada rapat soal itu. Tetapi, hingga kini, masih belum ada mekanismenya secara tertulis," kata dia.
Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Suparno juga mengaku belum menerima satu pun surat resmi soal penggunaan nilai UN sebagai alat seleksi masuk PTN. Namun, Suparno memprediksi, dalam waktu dekat, setiap wilayah akan ada perguruan tinggi koordinator yang nantinya menghimpun PTN-PTN dalam mekanisme baru tersebut. "Kita masih menunggu. Pasti ada pertemuan lanjutan. (Pertemuan) sebelumnya, kami tidak bisa hadir," kata guru besar Bahasa dan Sastra Indonesia UM ini. jawapos.com
UN untuk PTN Tinggal Finalisasi
